FOKUSKITA.COM, JATINAGOR – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap pelaksanaan sistem seleksi dan rekrutmen Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Presiden menilai proses penerimaan calon pamong praja saat ini semakin transparan, akuntabel, serta mencerminkan kesetaraan kesempatan bagi seluruh putra-putri terbaik dari pelosok Nusantara.
Langkah transformatif dalam seleksi IPDN ini dinilai menjadi pondasi vital untuk mencetak kader aparatur sipil negara (ASN) yang berintegritas, profesional, dan berwawasan kebangsaan kuat dalam mengawal tata kelola pemerintahan di daerah maupun pusat.
Wujudkan Meritokrasi dan Pemerataan Daerah
Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap anak bangsa, tanpa memandang latar belakang sosial maupun asal daerah, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengabdi kepada negara melalui kampus kepamongprajaan tersebut.
“Sistem rekrutmen IPDN harus menjadi contoh nyata dari penerapan sistem meritokrasi yang adil. Semua putra-putri bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, harus mendapatkan ruang yang sama berdasarkan kemampuan dan integritas mereka,” tegas Presiden.
Penggunaan sistem berbasis teknologi seperti Computer Assisted Test (CAT) serta pengawasan ketat lintas instansi dalam tahapan seleksi dinilai berhasil menutup celah praktik kecurangan, penyalahgunaan wewenang, maupun intervensi pihak tertentu.
Fokus Pembentukan Karakter dan Jiwa Pengabdian
Apresiasi Presiden juga menyoroti pentingnya kurikulum dan pola pengasuhan di IPDN yang tidak hanya berfokus pada keunggulan akademis, tetapi juga pembentukan mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Berdasarkan pengarahan pemerintah pusat, terdapat beberapa aspek utama yang terus diperkuat dalam rekrutmen dan pendidikan IPDN:
- Transparansi Sistem Seleksi: Memastikan seluruh tahapan ujian, mulai dari tes kompetensi dasar, kesehatan, hingga kesamaptaan, berjalan secara objektif dan real-time.
- Kuota Keterwakilan Daerah: Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan memastikan keterwakilan calon praja dari seluruh kabupaten/kota, termasuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
- Penguatan Integritas & Bebas KKN: Menanamkan komitmen antikorupsi sejak dini sebagai syarat mutlak calon pamong praja masa depan.
Siapkan Pamong Praja Tangguh Hadapi Tantangan Global
Menteri Dalam Negeri beserta jajaran Rektorat IPDN menyambut baik arahan dan apresiasi Presiden Prabowo. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga standar tinggi dalam proses penyaringan calon praja agar melahirkan lulusan yang siap diterjunkan langsung melayani masyarakat di berbagai pelosok daerah.
Dengan sistem rekrutmen yang makin bersih dan setara, IPDN diharapkan terus mencetak kader birokrasi unggul yang mampu mengakselerasi pembangunan nasional serta menjaga perekat persatuan bangsa.
Redaksi Fokuskita.com akan terus mengawal perkembangan kebijakan pendidikan vokasi dan reformasi birokrasi di Indonesia secara akurat dan terpercaya.
