MBG Bukan Program Pencipta Kerja, Jangan Salah Mengukurnya
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan kembali menjadi perbincangan. Bukan hanya soal anggaran, tetapi juga soal klaim bahwa program ini berhasil menciptakan lapangan pekerjaan bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga para pekerja di dapur penyedia makanan. Argumen tersebut memang tidak sepenuhnya salah. Namun, jika dijadikan ukuran utama keberhasilan program, di situlah letak kekeliruannya.Dalam ilmu kebijakan publik, ada perbedaan mendasar antara tujuan kebijakan (policy objective) dan dampak kebijakan (policy impact). Sayangnya, dua hal ini sering tercampur dalam diskusi publik.
MBG sejak awal dirancang sebagai program sosial. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia agar tumbuh lebih sehat, cerdas, dan produktif. Dengan kata lain, sasaran akhirnya adalah membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang. Karena itu, ukuran keberhasilan MBG semestinya juga mengacu pada tujuan tersebut. Misalnya, apakah angka stunting menurun, apakah kesehatan anak membaik, apakah kemampuan belajar meningkat, atau apakah kualitas generasi masa depan mengalami perbaikan.Bukan semata-mata berapa banyak pedagang yang mendapat pesanan atau berapa tenaga kerja yang terserap.
Dampak Ekonomi Memang Ada. Tidak bisa dipungkiri, program sebesar MBG memang menciptakan aktivitas ekonomi baru. Petani memiliki pasar yang lebih pasti. Nelayan memperoleh permintaan yang stabil. UMKM katering mendapat pesanan rutin. Distributor bahan pangan ikut bergerak. Bahkan sektor transportasi dan logistik pun ikut merasakan manfaatnya.
Dalam ilmu ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai multiplier effect, yaitu efek berganda dari suatu kebijakan terhadap aktivitas ekonomi. Multiplier effect adalah hal yang positif. Bahkan sangat diharapkan.
Namun, efek berganda bukan berarti tujuan utama kebijakan tersebut berubah menjadi program pencipta lapangan kerja.
Analogi sederhananya, ketika sebuah sekolah dibangun, tentu akan muncul pedagang makanan, toko alat tulis, jasa fotokopi, hingga transportasi di sekitarnya. Semua itu memberikan manfaat ekonomi. Tetapi alasan pemerintah membangun sekolah bukan untuk menciptakan pedagang baru. Tujuan utamanya tetap memberikan pendidikan.
Begitu pula dengan MBG.
Lalu Siapa yang Bertugas Menciptakan Lapangan Kerja?
Kalau bukan MBG, lalu bagaimana lapangan pekerjaan tercipta?
Jawabannya justru ada dalam teori pertumbuhan ekonomi.
Lapangan kerja lahir ketika investasi meningkat, dunia usaha berkembang, inovasi tumbuh, dan ekspansi bisnis berjalan. Karena itu, pemerintah memiliki peran besar dalam menciptakan iklim investasi yang sehat melalui kemudahan berusaha, kepastian hukum, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta stabilitas ekonomi. Ketika perusahaan berkembang, kebutuhan tenaga kerja otomatis meningkat.
Artinya, penciptaan lapangan kerja merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang sehat, bukan semata-mata dari program bantuan sosial. Yang Lebih Penting Justru Efektivitas Program
Perdebatan apakah MBG menciptakan pekerjaan atau tidak sebenarnya bukan inti persoalannya.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
1. Apakah program benar-benar tepat sasaran?
2. Apakah kualitas makanan sesuai standar gizi?
3. Apakah pengawasannya cukup kuat sehingga tidak terjadi penyimpangan?
4.Apakah anggaran yang begitu besar menghasilkan manfaat yang sebanding?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang semestinya menjadi fokus evaluasi publik. Karena setiap rupiah uang negara harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Jangan Salah Menggunakan Indikator, kesalahan yang sering terjadi dalam diskusi publik adalah menggunakan indikator yang tidak sesuai dengan tujuan kebijakan. Menilai MBG dari jumlah lapangan kerja yang tercipta ibarat menilai keberhasilan sebuah sekolah dari banyaknya pedagang yang berjualan di depan gerbang. Memang ada manfaat ekonomi yang muncul. Namun, itu hanyalah dampak ikutan, bukan alasan utama sekolah dibangun.
Demikian pula dengan MBG. Jika masyarakat gagal membedakan antara tujuan kebijakan dan dampak kebijakan, maka evaluasi yang dilakukan berisiko menghasilkan kesimpulan yang keliru. Pada akhirnya, perdebatan tidak lagi membahas apakah kebijakan mencapai sasaran utamanya, melainkan terjebak pada efek samping yang sebenarnya bukan ukuran keberhasilan.
Dalam kebijakan publik, memahami perbedaan ini bukan sekadar soal teori. Ini adalah syarat agar setiap program pemerintah dinilai secara adil, objektif, dan berdasarkan tujuan yang memang ingin dicapai.
