FOKUSKITA.COM, BANTEN – Wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa atau badak bercula satu dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, menuai penolakan dari berbagai kalangan.
Kesultanan Banten secara resmi menyampaikan penolakan terhadap wacana tersebut melalui surat yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Surat bernomor 021/Pres-TN/KB/XI/2026 tersebut ditandatangani oleh Sultan Banten ke-18, Sultan Syarief Muhammad Ash-Shafiuddin, dengan tembusan kepada sejumlah kementerian, Gubernur Banten, serta Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon.
Dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026), Kesultanan Banten menegaskan bahwa keberadaan badak Jawa bukan hanya berkaitan dengan persoalan konservasi satwa langka, melainkan juga menyangkut identitas daerah, nilai sejarah, warisan budaya, serta kebanggaan masyarakat Banten. detiknews+1
Badak Jawa Merupakan Identitas dan Warisan Banten
Kesultanan Banten berpandangan bahwa badak bercula satu telah menjadi simbol kekuatan, kearifan lokal, dan jati diri masyarakat Banten. Oleh karena itu, rencana pemindahan sebagian populasi satwa tersebut dinilai harus mempertimbangkan berbagai aspek, tidak hanya kepentingan konservasi.
Sultan Syarief juga mengkhawatirkan risiko pemindahan terhadap keselamatan badak Jawa, termasuk potensi stres, kematian, serta kegagalan beradaptasi dengan lingkungan baru.
Menurut Kesultanan Banten, pemerintah sebaiknya memperkuat perlindungan habitat alami badak Jawa dengan meningkatkan pengawasan kawasan, menambah personel pengamanan, memperluas kawasan penyangga, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon.
Melalui surat tersebut, Kesultanan Banten menyampaikan tiga permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto, yakni:
- Membatalkan rencana pemindahan badak Jawa ke luar Provinsi Banten.
- Memprioritaskan konservasi badak Jawa di habitat alaminya, Taman Nasional Ujung Kulon.
- Melibatkan Kesultanan Banten, Pemerintah Provinsi Banten, dan masyarakat adat dalam pengambilan kebijakan mengenai masa depan badak Jawa. detiknews+1
Gubernur Banten Andra Soni Turut Menolak
Penolakan serupa juga disampaikan Gubernur Banten Andra Soni. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak melakukan eksperimen pemindahan badak Jawa yang berpotensi mengancam kelangsungan hidup satwa langka tersebut.
Andra turut menyinggung kematian badak Jawa jantan bernama Musofa setelah proses pemindahan ke kawasan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) pada November 2025.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan Andra meminta seluruh pihak lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan konservasi badak Jawa. Suarabanten.id+1
WALHI Soroti Dugaan Kepentingan Pertambangan
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) turut menyatakan penolakan terhadap wacana pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon.
Dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (17/11/2026), WALHI menyoroti dugaan adanya keterkaitan antara wacana pemindahan badak Jawa dan kepentingan pertambangan emas di kawasan Ujung Kulon.
Organisasi lingkungan tersebut mengingatkan agar agenda konservasi tidak dijadikan alasan untuk membuka ruang eksploitasi sumber daya alam di kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting.
Namun, dugaan keterkaitan tersebut belum terbukti. Pemerintah Provinsi Banten dan Kementerian Kehutanan telah memberikan penjelasan mengenai perlindungan kawasan konservasi Ujung Kulon. WALHI+2
Kementerian Kehutanan Tegaskan Pemindahan Masih Sebatas Wacana
Sementara itu, Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa gagasan pengembangan habitat kedua badak Jawa yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, merupakan bagian dari upaya mengantisipasi ancaman kepunahan.
Keberadaan seluruh populasi badak Jawa di satu kawasan dinilai memiliki risiko tersendiri, terutama apabila terjadi bencana alam berskala besar, seperti tsunami, gempa bumi, maupun aktivitas vulkanik.
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan keputusan teknis mengenai pemindahan, jumlah badak yang akan dipindahkan, metode pelaksanaan, maupun waktu pelaksanaannya.
Kementerian Kehutanan juga menegaskan bahwa pengembangan habitat kedua tidak akan mengubah status dan fungsi Taman Nasional Ujung Kulon sebagai kawasan konservasi. ANTARA News Banten+2
DPR RI Minta Seluruh Pemangku Kepentingan Dilibatkan
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar wacana pemindahan badak Jawa dikaji secara komprehensif dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pakar konservasi, serta berbagai pemangku kepentingan.
DPR RI melalui Komisi IV diharapkan dapat turut membahas persoalan tersebut bersama kementerian terkait, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Kajian tersebut diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar mengutamakan keselamatan satwa, kelestarian ekosistem, serta keberlangsungan populasi badak Jawa. JDIH DPR RI
Menjaga Badak Jawa, Menjaga Warisan Dunia
Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) merupakan salah satu mamalia besar paling langka di dunia. Populasinya yang kurang dari 100 ekor membuat keberadaan satwa tersebut menjadi perhatian serius dalam upaya konservasi.
Polemik pemindahan badak Jawa kini bukan hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kepentingan sejarah, budaya, identitas daerah, serta arah kebijakan konservasi nasional.
Di tengah gelombang penolakan tersebut, pemerintah dituntut mengedepankan transparansi, kajian ilmiah, keterlibatan masyarakat, dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan.
Hingga Selasa (17/11/2026), belum terdapat keputusan definitif mengenai pelaksanaan pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo.








Komentar
0 komentar