FOKUSKITA.COM, JAKARTA – Sebanyak 65 delegasi Pemuda Parlemen Indonesia (PPI) yang berasal dari 38 provinsi di Indonesia mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rangkaian Konferensi PPPI 2026, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Gedung II Mahkamah Konstitusi, Jakarta, tersebut bertujuan meningkatkan literasi hukum dan pemahaman generasi muda mengenai sistem ketatanegaraan serta mekanisme memperjuangkan hak konstitusional masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Analis Hukum Ahli Madya Mahkamah Konstitusi, Syamsudin Noor, memberikan pemahaman mengenai pengajuan permohonan pengujian undang-undang atau judicial review. Mahkamah Konstitusi RI
Masyarakat Bisa Mengajukan Pengujian Undang-Undang Secara Gratis
Syamsudin menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 secara mandiri, tanpa biaya perkara dan tanpa kewajiban menggunakan jasa advokat.
Namun, keterbukaan akses terhadap keadilan tersebut harus disertai tanggung jawab. Pemohon harus mampu menyusun argumentasi hukum dan menjelaskan kerugian konstitusional yang ditimbulkan oleh berlakunya ketentuan yang dipersoalkan.
Hal tersebut menjadi bagian penting dalam membangun budaya hukum yang sehat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan negara.
Mahkamah Konstitusi Terapkan Sistem Peradilan Digital
Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai penerapan teknologi dalam administrasi peradilan, transparansi persidangan, serta perlindungan data pribadi para pihak.
Pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam modernisasi pelayanan hukum dan peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Mendorong Generasi Muda Menjadi Pengawal Demokrasi
Direktur Eksekutif DPP Pemuda Parlemen Indonesia periode 2026–2028, Saripudin, berharap kegiatan tersebut mampu memperluas wawasan para delegasi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur legislatif maupun yudikatif.
“Harapan terbesar kami, para pemuda ini dapat menjadi tongkat estafet kepemimpinan bangsa, sekaligus ikut mendukung pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas,” ujar Saripudin. Mahkamah Konstitusi RI
Peningkatan literasi konstitusi di kalangan generasi muda menjadi penting dalam menghadapi berbagai tantangan demokrasi dan pembangunan nasional.
Generasi muda tidak hanya dituntut memiliki kemampuan kepemimpinan, tetapi juga memahami prinsip negara hukum, keadilan, transparansi, serta mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui kegiatan edukasi konstitusi tersebut, diharapkan lahir generasi penerus bangsa yang kritis, berintegritas, berwawasan hukum, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.








Komentar
0 komentar