Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 yang berkaitan dengan pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan keputusan tersebut, perkara dinyatakan selesai tanpa adanya putusan mengenai pokok perkara, sehingga program MBG tetap berjalan sesuai kebijakan pemerintah.
Permohonan uji materi sebelumnya diajukan karena adanya keberatan terhadap ketentuan yang memasukkan pendanaan operasional MBG ke dalam pos anggaran pendidikan. Para pemohon menilai kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi amanat konstitusi mengenai alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan. Selama proses persidangan, pemerintah dan DPR mempertahankan kebijakan tersebut dengan menyatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan tetap memenuhi ketentuan konstitusi.
Dalam persidangan, berbagai ahli juga memberikan pandangan yang berbeda. Sebagian menilai pendanaan MBG dari anggaran pendidikan berpotensi mengurangi ruang pembiayaan sektor pendidikan lainnya. Sementara itu, ahli dari pihak pemerintah berpendapat bahwa MBG merupakan bentuk dukungan langsung bagi peserta didik sehingga memiliki keterkaitan dengan tujuan pendidikan nasional.
Keputusan MK untuk mengabulkan pencabutan permohonan berarti Mahkamah tidak memberikan penilaian konstitusional terhadap substansi perkara. Dengan demikian, ketentuan mengenai pendanaan MBG dalam APBN 2026 tetap berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan pemerintah dapat melanjutkan implementasi program tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang menyasar peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pemerintah menyatakan program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, pelaksanaannya juga menjadi perhatian publik, terutama terkait efektivitas penggunaan anggaran, kualitas makanan, serta sistem pengawasan di lapangan.
Pengawasan Publik Tetap Penting
Meski gugatan telah dicabut, pengawasan terhadap pelaksanaan MBG tetap menjadi aspek penting. Masyarakat dapat berperan aktif dengan melaporkan apabila ditemukan dugaan penyimpangan distribusi, kualitas makanan yang tidak sesuai standar, maupun penyalahgunaan anggaran kepada instansi terkait agar tujuan program benar-benar tercapai.
